Akses Transportasi, Kunci Pembangunan Lumbung Pangan dan Pengentasan Kemiskinan

Akses Transportasi, Kunci Pembangunan Lumbung Pangan dan Pengentasan Kemiskinan

JAKARTA - Dalam upaya pengentasan kemiskinan dan mewujudkan program lumbung pangan yang berkelanjutan, peningkatan akses transportasi menjadi hal yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Menurut Djoko Setijowarno, akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, keberadaan infrastruktur transportasi yang memadai adalah fondasi penting dalam mengangkat masyarakat dari kemiskinan.

Transportasi, Syarat Mutlak Pengentasan Kemiskinan

"Apapun bentuk program yang diberikan kepada warga miskin, bila akses transportasi tidak ditingkatkan, kemiskinan akan sulit dientaskan," jelas Djoko Setijowarno. Untuk benar-benar serius menangani persoalan kemiskinan, prioritas harus diberikan pada perbaikan infrastruktur transportasi yang memungkinkan penduduk untuk lebih mudah mendapatkan akses ke kesempatan ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Gubernur Jawa Tengah terpilih, Ahmad Luthfi, dalam pernyataannya juga menyatakan komitmen terhadap pengentasan kemiskinan sebagai fokus utama pemerintahannya. "Kami akan memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil mengarah pada perbaikan kualitas hidup masyarakat, termasuk melalui penyediaan transportasi yang lebih baik," ujar Ahmad Luthfi.

Transportasi Mempengaruhi Pendidikan dan Ekonomi

Suboptimalitas akses transportasi tidak hanya berdampak pada terisolasinya masyarakat, tetapi juga memunculkan berbagai hambatan, terutama dalam bidang pendidikan. Di beberapa wilayah di Jawa Tengah, banyak anak terpaksa putus sekolah akibat terbatasnya angkutan umum. "Keterbatasan ini menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi untuk mengurangi angka putus sekolah yang turut berdampak pada meningkatnya pernikahan anak dan kasus bayi stunting," tambah Djoko Setijowarno.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menggarisbawahi bahwa kriteria kemiskinan erat terkait dengan tingkat akses transportasi. Masyarakat di wilayah miskin umumnya menghadapi kondisi infrastruktur transportasi yang buruk. Lebih lanjut, data menunjukkan bahwa jalan kota dan kabupaten yang rusak mencapai 38 persen, mengindikasikan perlunya perhatian serius dari pemerintah.

Infrastruktur Jalan: Urat Nadi Pembangunan Daerah

Pada semester kedua tahun 2022, IRMS (Indonesia Road Management System) mencatat bahwa jalan nasional di Indonesia dalam kondisi baik sebesar 92,18 persen, sedangkan jalan provinsi sebesar 73,79 persen, dan kondisi jalan kota/kabupaten hanya 62 persen yang dalam kondisi mantap.

Di Jawa Tengah, data Bappeda (2025) menunjukkan bahwa dari total 31.116,64 km panjang jalan, hanya 56,18 persen yang dalam kondisi baik. Jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota berlomba untuk keluar dari zona merah infrastruktur akibat kerusakan yang masih signifikan.

Kebijakan Pemerintah: Inpres Jalan Daerah sebagai Harapan Baru

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah muncul sebagai angin segar. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp14,6 triliun untuk tahun tersebut, perbaikan sepanjang 2.873 km jalan daerah di seluruh Indonesia mampu memberikan optimisme baru. "Perbaikan jalan yang lebih baik akan mendukung mobilitas barang dan penumpang, mendongkrak pertumbuhan ekonomi, dan pada akhirnya membantu menuntaskan kemiskinan," kata Djoko Setijowarno.

Namun demikian, pada tahun 2025, belum dianggarkan kembali Inpres ini, masih menjadi tantangan yang harus segera dijawab oleh pemerintah. Koneksi jalan yang baik tidak hanya melayani kebutuhan domestik melainkan juga merambah hingga ke pelosok dengan pembukaan jalur-jalur baru melalui subsidi angkutan barang dan bus perintis.

Rekomendasi untuk Jawa Tengah

Jawa Tengah, dengan kondisi jalannya, perlu didorong untuk mendapatkan akses yang lebih besar dari pemerintah pusat. Dengan satu trayek bus perintis yang ada, pemerintah daerah perlu mengambil langkah proaktif dengan mengusulkan trayek-trayek baru seperti Waduk Kedung Ombo-Boyolali-Surakarta, Ungaran-Bandungan-Sumowono-Kaloran-Temanggung, serta Randugunting-Pati, yang dapat membantu memudahkan mobilitas masyarakat antar kabupaten/kota.

Melalui strategi komprehensif peningkatan akses transportasi yang didukung oleh kebijakan pemerintah pusat dan daerah, kemiskinan diharapkan dapat dientaskan dengan lebih efektif, sementara potensi daerah sebagai lumbung pangan bisa lebih maksimal dioptimalkan.