Efisiensi Anggaran, 40 Proyek Infrastruktur di Magetan Batal Termasuk 5 Jalan Kabupaten

Efisiensi Anggaran, 40 Proyek Infrastruktur di Magetan Batal Termasuk 5 Jalan Kabupaten

JAKARTA - Sebanyak 40 proyek infrastruktur di Kabupaten Magetan dipastikan batal dilaksanakan tahun ini akibat kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat. Dari puluhan proyek yang dibatalkan tersebut, lima di antaranya merupakan pembangunan dan perbaikan jalan kabupaten yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Magetan, Bambang Setiawan, membenarkan adanya pembatalan proyek tersebut. Menurutnya, efisiensi anggaran dari pemerintah pusat memaksa pihaknya untuk menunda beberapa proyek strategis yang sebelumnya telah direncanakan pada tahun 2025.

"Ada 40 proyek infrastruktur yang batal dilaksanakan tahun ini, termasuk lima jalan kabupaten yang seharusnya menjadi prioritas. Ini adalah dampak langsung dari kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah pusat," kata Bambang Setiawan saat dikonfirmasi pada Senin, 18 Februari 2025.

Baca Juga

PTPP Garap Jalan Tol IKN Seksi 1B Dongkrak Ekonomi

Proyek infrastruktur yang dibatalkan mencakup berbagai sektor, mulai dari pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, hingga saluran irigasi. Pembatalan ini dinilai berpotensi menghambat mobilitas warga dan berdampak pada perekonomian daerah.

Lima jalan kabupaten yang batal diperbaiki di antaranya adalah:

Jalan Plaosan - Panekan Jalan Magetan - Parang Jalan Kawedanan - Barat Jalan Sukomoro - Bendo Jalan Takeran - Karangrejo

Bambang menambahkan, penundaan proyek-proyek tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan instruksi dari pemerintah pusat yang mengutamakan pengendalian belanja daerah. Kendati demikian, pihaknya akan mengusulkan kembali proyek-proyek yang tertunda agar dapat direalisasikan di tahun anggaran berikutnya.

"Kami tetap berupaya agar proyek-proyek yang dibatalkan ini bisa diusulkan kembali di APBD perubahan atau tahun anggaran mendatang. Prioritas kami tetap pada pembangunan infrastruktur yang langsung berdampak bagi kesejahteraan masyarakat," jelasnya.

Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat bertujuan untuk mengurangi defisit fiskal dan memprioritaskan pengeluaran pada sektor-sektor krusial seperti kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial. Namun, dampak kebijakan ini dirasakan langsung oleh pemerintah daerah yang terpaksa menunda berbagai proyek pembangunan.

Menurut Bambang, pembatalan proyek infrastruktur di Magetan tidak hanya berdampak pada pelayanan publik, tetapi juga memengaruhi peluang kerja bagi masyarakat lokal. Banyak proyek konstruksi yang seharusnya menyerap tenaga kerja kini terhenti karena keterbatasan dana.

"Proyek-proyek ini seharusnya bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, terutama di sektor konstruksi. Dengan adanya pembatalan, tentu berpengaruh pada ekonomi lokal," ujarnya.

Sementara itu, sejumlah warga mengaku kecewa dengan penundaan perbaikan jalan yang selama ini menjadi akses utama aktivitas sehari-hari. Warga berharap pemerintah daerah dapat mencari solusi agar proyek yang tertunda bisa segera direalisasikan.

"Jalan di daerah kami sudah rusak parah dan sangat sulit dilalui, terutama saat musim hujan. Kami berharap pemerintah segera memperbaiki meskipun anggarannya terbatas," kata Sumarno, warga Kecamatan Plaosan.

Pemerintah Kabupaten Magetan berkomitmen untuk tetap memperjuangkan realisasi proyek infrastruktur yang tertunda. Meski menghadapi keterbatasan anggaran, prioritas pembangunan yang mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi tetap menjadi fokus utama.

Ke depan, DPUPR Magetan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi dan membuka peluang pendanaan tambahan agar proyek-proyek strategis dapat dilanjutkan. Bambang berharap efisiensi anggaran tidak menjadi hambatan utama dalam upaya meningkatkan kualitas infrastruktur di Magetan.

"Kami memahami situasi ini, namun pembangunan tetap menjadi prioritas utama. Kami akan berusaha semaksimal mungkin mencari celah agar proyek yang tertunda bisa segera berjalan kembali," pungkas Bambang.