Erick Thohir Pimpin Pengelolaan 200.000 Hektar Lahan PT Duta Palma oleh Kementerian BUMN atas Penitipan Kejaksaan Agung

Erick Thohir Pimpin Pengelolaan 200.000 Hektar Lahan PT Duta Palma oleh Kementerian BUMN atas Penitipan Kejaksaan Agung

JAKARTA - Dalam langkah strategis untuk menjaga dan memanfaatkan aset negara, Jaksa Agung Burhanuddin secara resmi menyerahkan pengelolaan lahan seluas 200.000 hektar milik PT Duta Palma Group kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dipimpin oleh Erick Thohir. Langkah ini disampaikan dalam konferensi pers pasca pertemuan antara kedua belah pihak di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta.

Menyelamatkan Aset Bernilai Tinggi

Jaksa Agung Burhanuddin menjelaskan bahwa keputusan untuk menitipkan lahan tersebut kepada Kementerian BUMN merupakan bagian dari upaya Kejaksaan Agung untuk memastikan bahwa aset sitaan tetap terjaga nilainya dan dapat memberi manfaat optimal bagi negara. "Diharapkan, nantinya aset yang berhubungan dengan PT Duta Palma dapat terus menghasilkan keuntungan bagi negara, khususnya bagi masyarakat sekitar ataupun tenaga kerja yang menggantungkan mata pencaharian di PT Duta Palma Group," ujar Burhanuddin.

Keputusan ini juga selaras dengan visi Pemerintah serta Program Prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam memberantas tindak pidana korupsi, sambil memastikan aset bernilai tetap terlindungi dan dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kepentingan negara.

Koordinasi Erat Antara Kementerian BUMN dan Kejaksaan

Pada kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan komitmen Kementerian BUMN untuk terus berkoordinasi erat dengan Kejaksaan Agung terkait kebijakan dan pengelolaan aset negara yang selama ini telah berjalan dengan baik. Erick mencontohkan kerjasama serupa yang dilakukan pada penyelesaian perkara PT Garuda Indonesia yang berfokus pada pemulihan aset.

"Sesuai dengan visi Pemerintah dan Program Prioritas Presiden Prabowo Subianto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi harus ditegakkan, tetapi aset yang bermanfaat bagi negara dan masyarakat harus tetap terlindungi," tegas Erick.

Dia menambahkan bahwa menjaga nilai dan manfaat aset negara yang disita dari tindak pidana korupsi memerlukan kelembagaan yang mampu menjalankan fungsi pengelolaan secara profesional, dan Kementerian BUMN memiliki kapasitas itu.

Lahan PT Duta Palma dan Tantangan Selanjutnya

Lahan seluas 200.000 hektar yang sebelumnya dimiliki oleh PT Duta Palma Group adalah salah satu aset dengan potensi ekonomi besar yang kini berada dalam pengawasan negara. Proses hukum yang terkait dengan lahan ini masih berlangsung, sehingga pengelolaan jangka pendek diamanatkan kepada Kementerian BUMN.

Menurut Burhanuddin, penitipan aset ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa aset tersebut tidak hanya aman secara hukum tetapi juga bernilai secara ekonomi. "Pengelolaannya perlu diserahkan kepada Kementerian BUMN selaku institusi yang dapat mengelola sesuai tugas dan fungsi mengelola aset negara," ungkapnya.

Langkah Kejaksaan menyerahkan pengelolaan kepada institusi terpercaya dilakukan sebagai bentuk antisipasi menghindari penurunan nilai aset dan untuk menjaga agar aset tersebut dapat digunakan secara produktif selama proses hukum masih berlangsung.

Ke depannya, kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi model dalam pengelolaan aset sitaan yang memiliki nilai ekonomi tinggi, guna memastikan bahwa aset tersebut tidak hanya terjaga tetapi juga memberi manfaat konkret bagi negara dan masyarakat.

Rekomendasi untuk Penanganan Serupa

Berkenaan dengan model pengelolaan ini, banyak pihak berharap agar kerja sama antara lembaga penegak hukum dan institusi pengelola aset negara bisa terus ditingkatkan dalam konteks lain. Langkah ini dipandang efektif untuk menyelamatkan sekaligus mengoptimalkan aset negara yang diperoleh dari hasil sitaan akibat tindak pidana korupsi.

Dalam dunia yang semakin menuntut efisiensi dan akuntabilitas, model pengelolaan lintas lembaga ini dapat menjawab tantangan pemanfaatan aset negara secara berkelanjutan, sembari tetap mematuhi aturan hukum yang berlaku.