OJK Terima Pengaduan Terbanyak dari Konsumen Mengenai Debt Collector

OJK Terima Pengaduan Terbanyak dari Konsumen Mengenai Debt Collector

JAKARTA - Sejak awal tahun 2024 hingga 22 Januari 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memproses sejumlah pengaduan masyarakat terkait industri jasa keuangan, dengan aduan terbanyak mengenai perilaku debt collector. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Frederica Widyasari Dewi, mengungkapkan bahwa OJK terus berupaya menangani pelanggaran tersebut melalui mekanisme pengaduan resmi yang disediakan.

Frederica Widyasari Dewi atau yang akrab disapa Kiki menegaskan bahwa selama periode tersebut, sebanyak 36.873 laporan pengaduan diterima OJK, dengan 13.007 di antaranya terkait dengan perilaku debt collector yang tidak sesuai ketentuan. "Perilaku petugas penagihan atau debt collector ini sangat menjadi hal yang banyak diadukan dari masyarakat kita," ujar Kiki dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI, Rabu, 19 Februari 2025.

Setelah dilakukan verifikasi, laporan-laporan tersebut mendapatkan perhatian serius dari OJK yang kemudian mengambil langkah untuk memberikan sanksi kepada pihak yang terbukti melanggar. Isu keakuratan data dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) juga menjadi sorotan, dengan 4.734 aduan masyarakat mengenai data yang tidak akurat. Hal ini mengindikasikan adanya kebocoran data konsumen yang membutuhkan penanganan tepat. "Misalnya, orang merasa tidak pernah memiliki pinjaman, tapi kemudian dia ada catatan macet di SLIK, ini adalah kebocoran data konsumen dan sebagainya," jelas Kiki.

Selain perilaku debt collector, ada aduan lain yang juga mendominasi, di antaranya kasus penipuan yang mencapai 3.077 laporan. Modus penipuan yang sering dilaporkan termasuk skema pembobolan rekening, skimming, phishing, dan social engineering yang memanfaatkan psikologi korban. "Kemudian kesulitan klaim sebanyak 1.333 aduan, ini masalah paling klasik di sektor asuransi yang kita juga sudah terus dampingi untuk konsumen-konsumen yang kesulitan dalam klaim ketika terjadi sesuatu kepada mereka dalam klaim namun tidak dibayarkan klaimnya," tambah Kiki.

Permasalahan agunan dan jaminan pun tidak ketinggalan, dengan 1.071 aduan yang terkait. Instrumen keuangan ini sering menjadi problematika dalam sektor perbankan maupun lembaga pembiayaan, sehingga OJK perlu memperhatikan penanganannya secara tepat.

Secara menyeluruh, OJK menerima total 459.730 interaksi dengan konsumen melalui layanan konsultasi dan pengaduan, di mana mayoritasnya berupa pertanyaan. Sebanyak 342.111 di antaranya ditangani oleh tim Kontak 157 OJK, dan sekitarnya 8% atau 36.873 laporan merupakan pengaduan, dengan 1.896 di antaranya berindikasi pelanggaran regulasi.

Dalam menghadapi situasi ini, OJK terus berkomitmen untuk meningkatkan edukasi kepada konsumen mengenai hak-hak mereka dan mekanisme pengajuan pengaduan. Edukasi ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terkait layanan keuangan yang sesuai dengan peraturan dan dapat melindungi konsumen dari praktik yang merugikan.

OJK juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan pelaku industri jasa keuangan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang ada, serta memperkuat sistem pengawasan. Diharapkan, tindakan ini mampu meminimalisir tindak kejahatan dan praktik-praktik tidak etis dalam industri keuangan.

Sebagai lembaga yang berfungsi sebagai pengawas industri keuangan, OJK berperan penting dalam melindungi konsumen dari praktik-praktik tidak adil yang dapat merugikan. Oleh karena itu, OJK menyarankan masyarakat untuk lebih waspada dalam memilih layanan keuangan dan segera melaporkan jika menemukan tindakan yang mencurigakan atau merugikan.

Melalui mekanisme dan kebijakan yang telah diterapkan, OJK bertekad untuk terus menjaga integritas industri jasa keuangan di Indonesia, menjamin perlindungan konsumen serta meningkatkan trust dan kredibilitas sektor keuangan di mata publik. Upaya berkelanjutan ini menjadi langkah strategis OJK dalam memperkuat industri yang sehat dan adil bagi semua stakeholders.