Kinerja Positif Perbankan Syariah 2024: OJK Dorong Pertumbuhan Sektor dengan Berbagai Inisiatif Baru

Kinerja Positif Perbankan Syariah 2024: OJK Dorong Pertumbuhan Sektor dengan Berbagai Inisiatif Baru

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia. Tujuan utama adalah menciptakan stabilitas sektor keuangan yang tangguh dan resilient guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Pada akhir tahun 2024, perbankan syariah mencatatkan kinerja positif yang menunjukkan potensi besar sektor ini dalam berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia.

Per 31 Desember 2024, total aset perbankan syariah tercatat mencapai Rp980,30 triliun, tumbuh 9,88 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan demikian, market share perbankan syariah Indonesia pun mengalami peningkatan signifikan menjadi 7,72 persen, dibandingkan dengan 7,44 persen pada Desember 2023.

Kinerja Intermediasi dan Pembiayaan yang Solid

Baca Juga

Cara Praktis Buka Blokir PIN Livin by Mandiri Cepat

Sektor pembiayaan menunjukkan angka yang menggembirakan, dengan total penyaluran pembiayaan yang tercatat sebesar Rp643,55 triliun, mengalami kenaikan 9,92 persen secara tahunan. Pertumbuhan ini mencerminkan sejalan dengan pertumbuhan industri perbankan nasional yang secara keseluruhan tumbuh positif. Selain itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun oleh bank syariah tercatat sebesar Rp753,60 triliun, dengan tingkat pertumbuhan sekitar 10 persen yoy, jauh lebih tinggi dari pertumbuhan sektor perbankan nasional yang berada di kisaran 4-5 persen.

Salah satu sektor utama yang menjadi prioritas pembiayaan adalah perumahan, khususnya KPR, dengan kontribusi mencapai sekitar 23 persen dari total pembiayaan yang disalurkan. Selain itu, pembiayaan untuk sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga mengalami pertumbuhan signifikan, dengan kontribusi mencapai 16-17 persen dari total pembiayaan.

Kekuatan Permodalan dan Likuiditas Bank Syariah

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, bahwa perbankan syariah Indonesia telah menunjukkan ketahanan yang kuat dalam hal permodalan dan likuiditas. Hal ini tercermin dari Capital Adequacy Ratio (CAR) yang tercatat sebesar 25,4 persen, jauh di atas ketentuan yang ditetapkan. Selain itu, rasio Alat Likuid terhadap Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masing-masing tercatat pada level yang sangat baik, yakni 154,52 persen dan 32,09 persen, keduanya jauh di atas ambang batas yang ditetapkan oleh regulasi.

Dengan permodalan yang solid dan likuiditas yang memadai, bank syariah berada dalam posisi yang baik untuk menghadapi tantangan ekonomi global dan domestik. Kualitas pembiayaan pun terjaga dengan baik, tercermin dari rasio Non-Performing Financing (NPF) Gross yang berada pada level 2,12 persen, dan NPF Nett sebesar 0,79 persen. Tingkat profitabilitas yang terus tumbuh juga menjadi bukti bahwa sektor ini tetap tangguh di tengah dinamika perekonomian.

Inisiatif OJK untuk Penguatan Perbankan Syariah

Untuk memperkuat peran industri perbankan syariah di Indonesia, OJK terus mendorong akselerasi pengembangan melalui implementasi Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah (RP3SI) 2023-2027. Sebagai bagian dari inisiatif tersebut, pada tahun 2024, OJK meluncurkan sejumlah pedoman penting untuk memperkuat keunikan produk-produk syariah. Pedoman-pedoman tersebut antara lain adalah Pedoman Produk Pembiayaan Mudarabah, Pedoman Implementasi Shariah Restricted Investment Account (SRIA) dengan Akad Mudharabah Muqayyadah, dan Pedoman Implementasi Cash Waqf Linked Deposit (CWLD).

Di tahun 2025, OJK memiliki lima arah kebijakan strategis untuk meningkatkan daya saing perbankan syariah baik di tingkat nasional maupun global. Pertama, OJK akan mendukung konsolidasi bank syariah dan penguatan Unit Usaha Syariah (UUS) dengan proses spin-off, serta memfasilitasi sinergi antara bank syariah hasil spin-off dengan bank induk. Kedua, OJK akan menyelesaikan pembentukan Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS) yang bertujuan untuk memperkuat tata kelola syariah dalam industri keuangan nasional.

Ketiga, OJK akan melanjutkan penyusunan pedoman produk perbankan syariah yang memberikan panduan implementasi produk syariah yang lebih jelas dan terstandarisasi. Keempat, OJK juga berencana untuk memperluas peran perbankan syariah dalam ekosistem ekonomi syariah melalui sinergi dengan lembaga jasa keuangan syariah lainnya, pemerintah, dan industri halal. Terakhir, OJK akan fokus pada peningkatan peran perbankan syariah di sektor UMKM, termasuk dengan pendampingan dan akses perbankan syariah untuk sektor UMKM unbankable melalui instrumen keuangan sosial syariah.

Prospek Positif di Tengah Tantangan

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan bahwa meskipun tantangan ekonomi global dan domestik cukup besar, peluang bagi perbankan syariah tetap terbuka lebar. "Perbankan syariah memiliki niche market yang sangat potensial, serta produk-produk keuangan alternatif yang memiliki keunikan tersendiri dibandingkan produk perbankan konvensional. Oleh karena itu, pengembangan sektor ini harus terus dilakukan secara sistematik dan terkoordinasi," ujar Dian Ediana Rae.

Dengan berbagai kebijakan dan inisiatif strategis yang terus didorong oleh OJK, industri perbankan syariah di Indonesia diproyeksikan akan terus tumbuh dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Diharapkan bahwa sektor ini dapat semakin memperkuat fondasi ekonomi Indonesia yang inklusif, berkelanjutan, dan berkualitas.